Rapat Koordinasi Nasional: Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi Dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana

Pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada hari Selasa-Kamis, 22-24 Februari 2022 di gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Raya No.1, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Rakornas yang dihadiri oleh Kementerian/ Lembaga/ TNI/POLRI, Kepala Daerah, Sekda Provinsi se-Indonesia, BPBD Provinsi se-Indonesia, BPBD Kab/Kota se-Indonesia, Akademisi, Organisasi Non Pemerintah, Media, Komunitas, dan Masyarakat baik secara fisik maupun daring tersebut mengangkat tema : Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana. Maksud dari penyelenggaraan Rakornas PB Tahun 2022 adalah sebagai sarana koordinasi antar Kementerian/Lembaga di tingkat nasional dan sinkronisasi program Pusat dengan Daerah dalam penanggulangan bencana.

Pada pembukaan rakor tersebut, Presiden Jokowi mengungkapkan, Negara Indonesia sebagai Negara yang termasuk dalam 35 negara yang paling rawan bencana, maka penanggulangan bencana sudah seharusnya dilakukan secara terpadu dan sistematik, serta Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan bertanggungjawab, sehingga Indonesia bisa menjadi Negara yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Presiden Jokowi juga menambahkan, sebagai pilar utama dalam penanggulangan bencana, BNPB diharapkan dapat berbenah diri, yaitu :

1. Budaya kerja BNPB harus siaga, antisipatif dan responsive karena bencana selalu datang secara tiba-tiba, namun risiko harus diperkecil;
2. Orientasi terhadap pencegahan bencana harus diutamakan, terutama untuk jenis bencana yang bisa dicegah seperti banjir dan longsor, misalnya dengan melakukan penghijauan, fegetasi, penanaman fetiver lebih digalakkan dan berkesinambungan dengan bekerjasama dengan lembaga/kementrian terkait serta pemda dan seluruh lapisan masyarakat ;
3. Infrastruktur untuk mengurasi risiko bencana harus ditingkatkan. Jalur evakuasi harus terus disiagakan serta alat-alat peringatan dini bencana harus selalu dicek secara rutin;
4. BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat maupun daerah agar program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana, misalnya pemberian perijinan usaha harus mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana dan bukan menambah risiko bencana, serta pengarusutamaan kebijakan yang tangguh bencana harus selalu ditingkatkan;
5. Membangun sistem edukasi bencana yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah yang rawan terhadap bencana untuk menumbuhkan budaya sadar bencana sejak dini dari setiap individu, keluarga, komunitas, sekolah hingga seluruh masyarakat.

Di akhir arahan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa agenda Indonesia tangguh bencana harus dilakukan oleh semua pihak. Ia mengajak para pemangku kepentingan untuk merangkul kekuatan dan potensi yang ada di masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. 

Pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2022 ini dihadiri juga oleh para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Ketua Komisi VIII DPR RI, para pemimpin daerah, kepala lembaga, mitra lokal maupun internasional serta peserta rakornas dari seluruh BPBD provinsi, kabupaten dan kota, yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual.

Sumber: Website BPBD Kota Pontianak