Waspada Karhutla 2023, Kalimantan Barat Jadi Prioritas
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area Kalimantan Barat khususnya sudah seperti rutinitas tahunan. Kebakaran lahan hampir selalu terjadi disetiap musim panas, terutama saat kondisi cuaca mengalami panas ekstrem akibat pengaruh El Nino. Sehingga daerah Kota Pontianak pun tidak luput dari anacam kebakaran lahan ini hampir disetiap tahunnya. Dari sisi geologi, Kota Pontianak memang termasuk kedalam wilayah peneplant dan sedimen gambut alluvial yang secara fisik merupakan jenis tanah liat. Namun pengelolaan lahan gambut yang belum cukup memadai mengakibatkan tanah gambut ini menjadi kering di musim kemarau dan menimbulkan potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Pontianak.
Dikutip dari situs BMKG, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan pemerintah daerah untuk waspada dan siap-siaga menghadapi karhutla. Berdasarkan prediksi BMKG, terdapat potensi terjadinya penurunan curah hujan setelah 3 tahun terakhir 2020, 2021, 2022 terjadi La Nina dan kondisi curah hujan diatas normal. Sehingga dikhawatirkan dapat terjadi peningkatan potensi Karhutla seperti yang terjadi pada tahun 2019. Sesuai dengan prediksi yang pernah disampaikan BMKG pada Bulan Oktober tahun 2022 lalu dimana diprediksikan kondisi La Nina akan makin melemah dan transisi menuju kondisi netral. Menurutnya potensi ancaman karhutla semakin tinggi memasuki musim kemarau yang diprakirakan akan dimulai pada April - Mei mendatang. Terutama daerah-daerah yang yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut.
Namun, menurut data laporan dari masyarakat yang diterima oleh BPBD Kota Pontianak selama Januari 2023 telah ditemukan beberapa titik api di wilayah Kota Pontianak. Titik api pertama muncul pada 17 Januari 2023 dini hari di Jl.Purnama Ujung Kelurahan Parit Tokaya, selanjutnya tanggal 18 Januari 2023 terpantau terdapat 2 titik api di sekitar Wilayah Kota Pontianak yakni di Purnama Mulya VI Kelurahan Parit Tokaya dan di Jl. Perdana Ujung, Parit Wak Janta Kelurahan Bansir Darat. Meskipun masih dapat di pantau, titik api ini sempat menimbulkan kabut tipis disekitar kecamatan Pontianak Selatan dan sekitarnya.
Sebagai langkah antisipasi terjadinya karhutla, diketahui telah dilakukan Rapat Koordinasi Khusus Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yg dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Bapak Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD, SH, SU, M.IP. Rakorsus ini diselenggarakan pada Jum'at 20 Januari 2023 di Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Kementerian LHK, Jakarta dan dihadiri oleh Menteri LHK, Wakil Menteri LHK, Wakil Kepala Polri, Perwakilan Panglima TNI, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala BRGM, serta Kepala Daerah dari tiga Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Riau, dan Kalimantan Tengah dan para Pangdam/Danrem serta Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan para pelaksana teknis lapangan BPBD, Kepala UPT Kementerian LHK, baik yang mengikuti secara langsung di Jakarta, maupun secara daring di provinsi masing-masing.
Dalam Rakorsus tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan atas potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2023. Menko Polhukam kembali menegaskan agar semua pihak secara intensif, kontinyu dan konsisten melakukan upaya pengendalian karhutla, salah satunya karena tahun 2023 menurut prediksi BMKG iklim akan lebih kering dari tahun 2022. Untuk itu Menko Polhukam meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat bersinergi saling membantu guna mempersiapkan sebaik-baiknya, baik dari kelengkapan sarana prasarana, anggaran, peraturan dan hal-hal terkait lainnya guna antisipasi peningkatan potensi karhutla.
Sementara itu menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi antisiapsi karhutla bersama Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mabes Polri dan Mabes TNI di Graha BNPB, Jakarta pada Rabu 25 Januari 2023 bahwa dalam urusan karhutla, BNPB akan berfokus pada enam provinsi yang kerap kali ditemukan titik hotspot. Adapun keenam provinsi itu menurut Suharyanto meliputi; Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan dan Riau. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan bencana karhutla akan melanda wilayah lain, untuk itu semua harus waspada.
Adapun langkah untuk mengantisipasi permasalahan karhutla ini, BNPB telah mengambil beberapa skenario mulai dari operasi darat, operasi udara maupun menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Suharyanto menjelaskan operasi darat dilakukan agar api dapat segera dipadamkan sebelum semakin membesar. Operasi ini akan didukung oleh sejumlah lembaga terkait mulai unsur TNI, Polri, KLHK, BPBD dan relawan peduli api.
Selanjutnya untuk operasi udara, BNPB telah menempatkan sejumlah helikopter di enam titik provinsi prioritas yang dapat digunakan untuk patroli dan water bombing. BNPB akan terus melakukan pendampingan dalam operasi udara tersebut selama masa tanggap darurat karhutla yang dikeluarkan oleh tiap-tiap pemerintah daerah.
Kemudian khusus untuk operasi menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), BNPB menggandeng Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Riset Nasional (BRIN) dan TNI AU. Operasi TMC sebelumnya juga dilakukan untuk menghalau hujan dan mempercepat turunnya hujan di wilayah tertentu untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi basah. Sedangkan untuk penanganan karhutla, operasi TMC dilakukan untuk menurunkan hujan di wilayah yang terdampak karhutla. Langkah-langkah antisipasi ini menujukan keseriusan pemerintah terhadap bencana karhutla yang sudah merajalela sejak beberapa tahun terakhir.
Seperti yang telah kita ketahui bersama, sebagian besar kejadian karhutla di Indonesia terjadi akibat ulah manusia, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Di Kota Pontianak sendiri karhutla biasanya disebabkan oleh pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, praktik pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, adalah beberapa contohnya. Pembukaan lahan ini biasanya diikuti pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Padahal tanah gambut yang kering akan mudah sekali untuk terbakar jika terkena api. Pemahaman masyarakat bahwa pengelolaan lahan gambut tidak harus dengan cara dibakar masih sangat rendah. Selain karena pembukaan lahan dengan cara dibakar itu lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat, ada anggapan bahwa lahan bekas terbakar juga dapat meningkatkan harga jual lahan.
Dalam hal ini, peran BPBD pada saat pencegahan/mitigasi bencana sangat di perlukan. Selain secara rutin memberikan sosilisasi langsung kepada masyarakat di daerah rawan bencana karhutla, penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku pembakaran lahan juga perlu di tegaskan. Pasalnya pembukaan lahan yang disengaja ini dapat merugikan banyak pihak dan berdampak pada kesehatan masyarakat.
Sesuai Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2018 sanksi yang diberikan kepada pemilik lahan yang terbakar dalam arti tidak sengaja, tidak boleh ada aktifitas pemanfaatan tersebut selama 3 (tiga) tahun sejak awal terjadi kebakaran. Seluruh Kegiatan di lahan yang dengan sengaja dibakar tidak diberikan izin untuk semua bentuk perizinan selama 5 (lima) tahun sejak awal terjadi kebakaran. Selain itu untuk pemilik lahan yang telah sengaja atau tidak sengaja membakar lahan dapat diberikan sanksi berupa pencabutan izin terhadap izin yang telah terbit diatas lahan yang terbakar.
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kota Pontianak Ir. Haryadi S. Triwibowo, BPBD sudah melakukan langkah-langkah preventif dalam penanganan karhutla. Adanya tim khusus yang dibentuk untuk antisipasi karhutla adalah salah satu contohnya. Selain Tim Reaksi Cepat dari BPBD, tim ini juga melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas di beberapa titik rawan karhutla di Kota Pontianak. Tim ini nantinya bertugas untuk melakukan patroli rutin untuk memantau lokasi-lokasi sekitar wilayah rawan karhutla, melaporkan, memberikan sosialisasi/pemahaman kepada masyarakat, dan turut serta menanggulangi karhutla yang terjadi di sekitar wilayahnya. Sehingga diharapkan seluruh pihak dapat membantu mitigasi bencana karhutla di wilayah Kota Pontianak.
(Vony Apriliani – BPBD Kota Pontianak)
Sumber: Website BPBD Kota Pontianak
